Nama Bupati Pati, Sudewo, kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya diamankan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (19/1/2026). Kabar penangkapan itu menambah daftar panjang pejabat daerah yang terseret kasus hukum di awal tahun 2026.
Menurut keterangan KPK, Sudewo diamankan di wilayah Kudus, Jawa Tengah, dan langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Meski menjabat sebagai kepala daerah, penangkapan tidak dilakukan di Pati. Penyidik kini masih mendalami peran dan dugaan keterlibatan Sudewo dalam perkara yang menjeratnya.
OTT di Pati ini merupakan yang ketiga dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, dua operasi tangkap tangan telah digelar, masing-masing terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Jakarta Utara dan dugaan korupsi proyek serta dana CSR di Kota Madiun. Rentetan OTT tersebut menandai agresivitas penegakan hukum KPK di awal tahun.
Latar Belakang dan Karier
Sudewo bukan sosok baru dalam dunia politik nasional. Lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, ia memiliki latar belakang teknik sipil dan pembangunan. Karier awalnya ditempuh sebagai profesional dan aparatur sipil negara di sektor pekerjaan umum sebelum akhirnya banting setir ke politik praktis.
Ia mengawali karier politik di Partai Demokrat dan terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2009–2014. Perjalanannya berlanjut bersama Partai Gerindra, di mana ia kembali melenggang ke Senayan pada periode 2019–2024. Bahkan pada Pemilu 2024, Sudewo kembali meraih kursi DPR, namun memilih melepaskannya demi bertarung di Pilkada Pati.
Keputusan itu berbuah manis. Bersama wakilnya, Risma Ardhi Chandra, Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati dan dilantik pada awal 2025. Di internal partai, ia juga menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra sejak 2019.
Kontroversi Sebelum OTT
Namun, masa kepemimpinannya di Pati tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pada 2025, sebuah video pernyataannya viral dan memicu kemarahan warga. Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan tidak gentar menghadapi demonstrasi besar, bahkan jika melibatkan puluhan ribu massa.
Pernyataan itu memicu gelombang protes warga yang menolak kebijakan kenaikan pajak PBB hingga 250 persen, menolak pajak bagi pedagang kaki lima, dan mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. Rencana demonstrasi besar sempat diwarnai ketegangan antara aparat dan koordinator aksi.
Kini, sorotan terhadap Sudewo tak lagi sebatas kontroversi kebijakan, melainkan telah bergeser ke ranah hukum. Publik menanti keputusan KPK dalam menentukan status hukum sang bupati dalam waktu 1×24 jam setelah penangkapan. Tuna55
